Sidang Praperadilan Ketua DPR Setia Novanto

Sidang Praperadilan Ketua DPR Setia Novanto: Tiga hari yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membuka sidang praperadilan dari ketua DPR RI dari partai Golkar Setia Novanto. Dalam sidang kali ini dihadiri langsung oleh salah satu ketua KPK yaitu Agus Raharjo. Kehadirannya secara diam-diam ini diketahui oleh para awak media, dia pun memberikan respon dengan menggelengkan kepalanya bertujuan agar kehadirannya di Pengadilan Negeri ini tidak diketahui oleh banyak pihak. Dia pun sempat mengatakan bahwa mudah-mudahan pengadilan dapat menegakkan hukum di negeri ini. selain mengatakan hal ini, dia pun mengatakan bahwa hari ini dia berserta anggota lainnya percaya dengan bukti dan ahli yang KPK bawakan ke pengadilan hari ini. Bukti-bukti yang dibawakan oleh KPK untuk meyakinkan hakim bahwa KPK sah telah menetapkan Ketua Umum dari Partai Golkar ini menjadi tersangka dalam kasus mega proyek E-KTP. Agus dan KPK sangat berharap dengan pengadilan saat ini.

Sidang Praperadilan Ketua DPR Setia Novanto

Sidang Praperadilan Ketua DPR Setia Novanto

Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangkan lebih kurang 4 ahli sekaligus dalam praperadilan kali ini. Diantaranya Widyaiswara Badan Diklat Kejaksaan Adnan Paslyadja dan Pakar Sistem Komputer dan Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia (UI). Sidang ini dipimpin oleh hakim Cepi. Saat ingin mendengarkan pendapat dari Pakar Sistem Komputer dan Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia (UI) Bon Hardian, hakim Cepi meminta riwayat hidupnya. Namun sayang, saksi ahli yang dihadirkan oleh KPK ini mendapat kendala akibat riwayat hidupnya berbahasa Inggris, dan hakim meminta kepada pakar dari UI tersebut mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan yang telah di atur oleh Undang-Undang Di Indonesia. Sembari menunggu sang pakar ini mengantikan riwayat dihupnya kedalam bahasa Indonesia, hakim melanjutkan acara tersebut dengan pemeriksaan barang bukti. Dalam kesempatan ini KPK memberikan 193 bukti berupa dokumen dan surat-surat. Dokumen dan surat-surat itu berisi tentang akta perjanjian pembayaran dan BAP dari tersangka Setia Novanto.
(Sidang Praperadilan Ketua DPR Setia Novanto)
Dalam Sidang praperadilan tersebut, tersangka Setia Novanto tidak hadir dengan asalan sakit. Sakit ini sudah dialami oleh Ketua dari Partai yang berlambang pohon beringin tersebut sejak 11 September 2017 dengan alasan gula darahnya naik setelah melakukan olahraga satu hari sebelum masuk rumah sakit. Dalam sidang praperadilan ini kuasa hukum dari Novanto mengatakan bahwa kliennya ditetapkan sebagai tersangka setelah pencekalan yang dilakukan terlebih dahulu. Sidang putusan ini digelar pada tanggal 29/09/2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum sidang pemabacaan putusan pengacara dari Novanto merasa sangat yakin bahwa praperadilan kali ini akan di menangkan oleh pihak Novanto. Hal ini disampaikan kepada para wartawan karena dia klien nya ditatapkan sebagai tersangka tidak bedasarkan hukum yang ada. Sebelumnya orang nomor satu di DPR RI ini ditetapkan sebagai tersangka pada 17 juli 2017.
(Sidang Praperadilan Ketua DPR Setia Novanto)
Pembacaan surat praperadilan itu tidak jauh berbeda dari penjelasan sang pengacara Novanto. Hakim Cepi Iskandar bersama teman-teman memenangkan gugatan dari Novanto, yang mengatakan bahwa status tersangka yang disandang oleh pria kelahiran Bandung, 12 Novenber 1955 ini tidak sah. Melihat keputusan dari pengadilan yang tidak masuk akal ini, ICW mengeluarkan statement bahwa kejanggalan dari sidang yang memenangkan suami dari Deisti Astriani Tagor itu sudah memenuhi kejanggalan dari awal. Kejanggalan yang didapatkan oleh lembaga pegiat antikorupsi ini adalah kesaksian dari para saksi yang diajukan oleh pihak KPK di kesampingkan dan hanya menerima kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Novanto, kejanggalan berikutnya adalah soal rekaman yang ingin diputar di pengadilan, namun hal ini ditolak oleh pengadilan. ICW berharap KPK tidak akan tinggal diam saja dan berharap mendapatkan bukti bukti baru untuk menangkap dan memberi satus baru untuk ketua DPR RI ini.
(Sidang Praperadilan Ketua DPR Setia Novanto)