Masa Kepemimpinan Anies Sandi Dalam Waktu 100 Hari

Masa Kepemimpinan Anies Sandi Dalam Waktu 100 Hari: Tidak terasa pemerintahan DKI Jakarta yang baru sudah masuk hari ke 100 masa kerjanya, banyak pro dan kontrak yang muncul dalam 100 hari kinerja dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung oleh Gerindra dan PKS. Pada saat dilantik dan melakukan pidato pertamanya Anies telah melakukan pidato yang membuat masyarakat resa. Pernyataan tersebutlah menuai kontrak dari beberapa pihak yang melaporkan mantan Kemendibud era Presiden Joko Widodo ini ke Bareskrim. Laporan tersebut sudah di terima oleh pihak kepolisian dan pihak pengadilan Jakarta Pusat akan melakukan mediasi.

Masa Kepemimpinan Anies Sandi Dalam Waktu 100 Hari
Masa Kepemimpinan Anies Sandi Dalam Waktu 100 Hari

Namun mediasi yang pertama dilakukan pada tanggal 14 Desember 2017 dan mediasi kedua dilakukan 17 Januari 2018, namun Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak hadir dan diwakili oleh pihak Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta. Tepat 100 hari kerjanya Gubernur ini kembali di panggil kembali oleh pihak Pengadilan Jakpus, untuk menjalankan mediasi ketiga kalinya, namun dari pantauan para penulis berita tidak nampak wajah dari pasangan Sandi tersebut dan biro hukum dari Pemprov DKI Jakarta.
(Masa Kepemimpinan Anies Sandi Dalam Waktu 100 Hari)
Namun jika dalam panggilan ketiga ini Anies tidak datang menurut dari tim taktis dari gabungan pengacara Avokasi anti diskriminasi ras dan etnis mengatakan apabila dipemanggilan ketiga ini dia tidak hadir maka mereka meminta Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan verstek kepada gubernur DKI Jakarta tanpa harus menunggu kehadirannya. Namun putusan verstek ini harus menjalani serangkaian proses terlebih dahulu. Bukan hanya itu saja yang menjadi sorotan di 100 hari kepemimpinannya di DKI. Janji mengenai akan menolak reklamasi pun masih di pegang teguh olehnya.

Pada saat di wawancara disalah satu acara talk show, yang memutarkan perbincangan antara pembawa acara dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Panjaitan yang menentang untuk pihak pihak yang menolak reklamasi tersebut untuk menemui dirinya agar dapat berbicara mencari solusinya. Namun di acara Talk show tersebut Anies langsung mengatakan “Justru karena menggunakan aturan yang ada kami akan menertipkan. Kami akan merujuk pada Kepres 52 tahun 1995 dalam pasal 4 yang mengatakan bahwa semua wewenang dan tanggung jawab dari reklamasi teluk paturan ada dibawah Gubernur.
(Masa Kepemimpinan Anies Sandi Dalam Waktu 100 Hari)
Dan di pasal 8 juga berbunyi Gubernur yang melaksanakan reklamasi harus mempunyai badan pelaksana. Setelah memiliki Keppres 52 Pemprov membuat Perda no 8 tahun 1995 tentang penyelengggaraan reklamasi dan rencana tata ruang kawasan pantura Jakarta. Di dalam pasal 33 berbunyi penyelenggaraan reklamasi dilakukan oleh badan pelaksana.” Lebih lanjut Gubernur ini memberikan contoh jangan sampai saat saya telah selesai membagun rumah ataupun gedung besar tanpa ada izin, saya meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan izin karena saya sudah membangun, mengeluarkan biaya besar dan saya sudah berinvestasi maka berikan saya izin, lalu dengan tegas dia megatakan tidak bisa karena ini adalah pelanggaran.

Selain dua isu tadi ada juga kritikan yang datang dari DPRD DKI Jakarta yang mengkritik wacana untuk kembalinya becak di daerah DKI Jakarta dan membuat jalan yang seharus nya digunakan oleh para pemotor malah di buat untuk para pedangang kaki lima di pasar tanah abang. Gembong Warsono mengatakan kebijakan yang dilakukan Anies Sandi yang memperbolehkan becak kembali di Jakarta seolah oleh mereka pro pada rakyat kecil, namun jika pro dengan rakyat kecil Gembong Warsono memberikan saran bukan mahal dendukung aktifitas dari becak tersebut, melainkan mengangkat derajat mereka dengan memberikan contoh yang dulunya tukang becak sekarang jadi tukang bakso.
(Masa Kepemimpinan Anies Sandi Dalam Waktu 100 Hari)
Kritikan ini di terima oleh Sandi yang mengatakan bahwa “kinerja 100 hari ini sangat singakt untuk mendapat penilaian, namun kami terima kritikkan yang positif dan negatif ini. Jika ada usulan maka alangkah bagusnya dikirm menjadi perdata agar dapat kami pelajari”.